Teori Normatif Media

Teori normatif media massa memiliki gagasan pokok bagaimana media seharusnya, atau setidaknya diharapkan, dikelola dan bertindak untuk kepentingan publik yang lebih luas maupun untuk kebaikan masyarakat secara keseluruhan. Ini berangkat dari kenyataan bahwa media diasumsikan tidak hanya memiliki dampak obyektif tertentu terhadap masyarakat, namun media juga menjalankan tujuan-tujuan sosial tertentu. Di antaranya adalah bahwa media bisa digunakan untuk menghasilkan dampak yang direncanakan (intended effect) yang dianggap positif. Berbicara tentang teori normatif, maka rujukannya adalah gagasan mengenai hak dab kewajiban yang mendasari harapan akan munculnya hal-hal baik yang dilakukan oleh media bagi masyarakat.

Masalahnya adalah bahwa media dalam masyarakat yang bebas tidak memiliki kewajiban selain apa yang selama in dirujuk dan yang diterima apa adanya. Maksudnya, sebagai sebuah institusi, posisi media kerap sama dengan institusi sosial yang lain dalam hala relasinya dengan masyarakat. Di samping bahwa media tidaklah dijalankan oleh pemerintah  maupun bertindak atas nama masyarakat. Karenanya, kewajiban media adalah sama dengan institusi lain maupun warga masyarakat secara umum. Yang dikehendaki adalah tidak menyakiti danmerugikan yang lain. Di luar itu, media memiliki kebebasan untuk menentukan berbagai tujuannya.

Dalam rangka mengatur dirinya sendiri, teori normatif media massa memiliki dua sumber. Yang pertama, sumber internal, berasal dari konteks historis bahwa media dalam masyarakat modern memiliki peran dan relasi yang kuat dengan lembaga politik, dan juga memiliki kemampuan untuk menciptakan opini publik. Sumber normatid kedua, sumber eksternal, adalah harapan dari khalayak, bahwa media dan khalayak (yang juga berkembang pada pihak lain seperti pengiklan) diikat oleh sebuah relasi ekonomi. Karenanya, ada semacam tuntutan eksternal agar media bisa berperilaku secara normatif tertentu.

Di luar dua hal tadi, perlunya perilaku normatif juga bersumber dari negara – yang memiliki kekuatan dan kapasitas tertentu untuk melakukan tindakan terhadap media, misalnya untuk kepentingan ketertiban sosial dan keamanan negara), dan dari sumber lain, seperti kelompok-kelompok yang berkepentingan secara ekonomi, politik, maupun kebudayaan terhadap media.

Karakteristik Four Theory of the Press

Media massa tidaklah berada di ruang hampa, sehingga hubungan antara media massa dengan institusi lain, seperti pemerintah menarik banyak perhatian. Salah satu yang pertama mengupayakan hubungan antara media massa dan masyarakat  politik  adalah  Four Theories of the Press by Siebert, Peterson, and Schramm. Tulisan itu dimaksudkan untuk menjelaskan empat teori normatif yang akan memberi ilustrasi pada posisi pers thd lingkungan politiknya. yang dimaksud pers oleh Siebert mencakup semua media kom massa, termasuk televisi, radio dan suratkabar (Altschull,1984: 1). Berikut penjelasan keempatnya.

The authoritarian theory. Dalam pandangan Siebert, sistem negara otoriter memberlakukan koontrol pemerintahan langsung terhadap media massa. Sistem ini berlaku pada masyarakat prademokrasi, di mana pemerintahan hanya terdiri dari keluas penguasa (ruling-class) yang elit dan terbatas. Media dalam sistem ini tidak bisa menyajikan apapun yang bisa mengancam kemapanan otoritas, dan penyerangan dalam bentuk apapun terhadap nilai dan pandangan politik yang berlaku. Pemerintah memiliki kewenangan untuk menghukum siapapun yang mempertanyakan ideologi negara (Altschull,1984: 36).

Asumsi dasar sistem otoriter ini adalah bahwa pemerintahan tidak bisa salah (government is infallible). Para profesional media, sebagai akibatnya, tidak memiliki kebebasan dalam mengelola media. Adapun media asing harus subordinat terhadap otoritas yang ada, dan semua produk media yang masuk harus melalui sensor negara. Dari gambaran ini, jelas nampak hubungan yang paralel antara sistem media otoriter dengan masyarakat yang totaliter.

The libertarian theory, disebut juga teori pers bebas. Berkebalikan dengan teori pers otoriter, pandangan liberal berdasar gagasan bahwa individu haruslah memiliki kebebasan untuk mempublikasikan apapun yang dikehendakinya. Gagasan ini bisa ditelusur sampai pendapat Pemikir John Milton di abad ke-17 bahwa manusia sesunggunya memiliki kemampuan untuk memilih gagasan dan nilai yang terbaik bagi dirinya. Dalam sistem ini, menyerang pemerintah bisa dilakukan, atau kadang malah dianjurkan. Lebih jauh, dlam sistem ini tidak diperbolehkan adanya pembatasan terhadap impor ataupun ekspor isi media dari maupun ke negara lain (Altschull,1984: 70). Junalis dan profesional media memiliki kemerdekaan penuh dalam pengelolaan organisasi media.

The Soviet theory, berbeda dari namanya, teori ini bertalian dengan ideologi tertentu; yaitu komunis. Siebert menemukan akar teori ini pada Revolusi Soviet tahun 1917 berdasarkan pemikiran Marx dan Engels. Organisasi media dalam sistem ini dimiliki secara privat dan dimaksudkan untuk melayani kepentingan kelas pekerja (Altschull,1984: 145).

Perlu digarisbawahi perbedaan antara sistem pers Soviet dan Otoriter. Media massa dalam sistem Soviet memiliki kekuasaan untuk mengatur diri sendiri dalam hal isi media. Juga bahwa sistem ini organisasi media memiliki tanggung jawab tertentu untuk memenuhi harapan khalayaknya. Namun demikian, standar pandangan yang dipakai tetap saja “view of the world” berdasarkan prinsip Marxisme-Leninisme.

The social responsibility theory. Teori ini muncul pada akhir tahun 1940an di Amerika, berangkat dari kesadaran bahwa sistem pasar telah gagal memenuhi janji bahwa kebebasan pers akan mampu menyajikan kebenaran. Atas hal itu, Commission on Freedom of the Press menawarkan model di mana media memiliki kewajiban tertentu terhadap masyarakat. Kewajiban ini dinyatakan dalam pernyataan informativeness, truth, accuracy, objectivity, and balance” (Siebert, 1963: 34). Tujuan dari sistem tanggung jawab sosial ini adalah bahwa media itu plural, yang merefleksikan perbedaan dalam masyarakat dan akses terhadap berbagai pandangan yang ada (Siebert, 1963: 102).

Bila dihadapkan pada teori libeal, teri tanggungjawab sosal ini menawarkan jalar keluar bagi media massa yang berbeda terhadap kelompok minoritas. Jurnalis bertanggungjawab terhadap khalayak sebagaimana juga bertanggungjawab terhadap pemerintah.

Kritik terhadap  Four Theory of the Press

Jack McLeod and Jay Blumler (1989: 271-322) menyatakan dengan jelas bahwa teori ini bersifat normatif, yang berarti memang tidak dimaksudakan untuk menjelaskan bagaimana suatu sistem sosial beroperasi, namun bagaimana seharusnya, atau mestinya mampu untuk, berjalan sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi terhadap teori normatif semacam ini, karenanya mesti diarahkan pada analisis apakah teori mampu memberikan pemahamn yang baik tentang posisi media massa dalam masyarakat.

Berikut akan disampaikan beberapa kritik terhadap teori ini. Kritik didasarkan pada kriteria good media theory (Griffin, 1991: 9).

Pertama, Four Theory tampaknya sangat terbatas keberlakuannya secara waktu. Meskipun ketika dirumuskan teori ini bisa jadi “benar”, namun seiring perkembangan waktu dan terjadinya perubahan peta politik global, teori ini tampaknya gagal memberikan peenjelasan yang terbaik. Jack McLeod and Jay Blumler (1989: 297) menyatakan bahwa, karenanya teori ini tidak memenuhi kriteria “to what extent the theory is applicable to all conditions at all times”.

Kedua, meski teori ini cukup sederhana (memenuhi kriteria ‘a good theory is simple’), karena cukup mudah difahami, namun tampaknya teori ini tidak cukup bermanfaat (kriteria ‘yet complex to be fruitful’), setidaknya untuk perkembangan mutakhir. Ini misalnya dialami oleh Everett Rogers ketika ia kebingungan saat harus ke mana harus memasukkan sistem pers yang terjadi di Dunia Ketiga (1983: 199). Kritik yang sama dilakukan oleh McQuail (1987: 94) ketika mempertanyakan ketiadaan sistem pers di Dunia Ketiga.

Ketiga, nampaknya The Four Theoris mengabaikan khalayak – bagian penting yang harus dicover oleh teori media. Teori ini banyak berbicara tentang lingkungan politik yang identik dengan negara dan ideologinya. Kenyataannya, situasi politik dalam satu negara lebih rumit ketimbang politik kelas penguasa. Mestinya disadari bahwa masukan dari khalayak akan turut serta membentuk ideologi negara yang direfleksikan oleh media massa.

Keempat, persoalan perspektif. Dengan menamakan teori The Four Theory of the Press sebenarnya menunjukkan preferensi perspektif yang digunakan Siebert, yaitu politik, bukan komunikasi. Bila ditanyakan apakah media membentuk masyarakat atau sebaliknya, maka jawaban Siebert menjadi jelas dengan mengamati perspektif yang digunakannya.

Kelima, keempat teori yang diajuk dala The Four Theory mestinya memiliki rliabilits yang sama. Namun dalam penjelasan teorinya, Siebert tampaknya memiliki kecenderunga terhadap satu teori yang dianggap terbaik, yaitu tanggung jawab sosial. Di sini ia ‘bermasalah’ dari segi evaluasi teoretik karena menunjukkan kesukaannya atas satu teori tertentu.

Kritik lain disampaikan oleh McQuail (2005: 178) bahwa cepat atau lambat, teori ini akan melemah. Ini utamnya disebabkan karena teori ini lebih tentang masyarakat ketimbang teori tentang media. Pengalaman menunjukkan bahwa perubahan masyarakat, misalnya dengan jatuhnya suatu rezim, membuat media akan cepat beradaptasi terhadap lingkungan yang baru. Di samping itu, teori ini juga tidak memiliki kemampuan untuk mensikapi perubahan teknologi yang terjadi sepanjang waktu.

Di kebanyak negara, media tidak membentuk satu sistem tunggal dengan filosofi dan rasionalitas tertentu. Ini bukan berarti bahwa teori normatif tidak lagi perlu, melainkan bahwa media mengikuti jalan yang berbeda.

Media Massa, Public Interest, Civil Society, Public Sphere dan Privacy

Public interest (kepentingan publik), dari perspektif media massa adalah bahwa media memikul tugas yang penting dan mendasar dalam masyarakat, dan bahwa tugas itu hendaklah dilaksanakan terus menerus. kepentingan publik nantinya juga berimplikasi bahwa dalam suatu masyarakat, mestinya ada satu sistem media yang berjalan berdasar prinsip yang sama yang berlaku pada semua masyarakat dalam relasi yang adil, fair, demokratis untuk mewujudkan nilai sosial dan kutural yang diharapkan.

Dalam hubungannya dengan kepentingan publik, Blumler (1998: 54-5) menunjukkan ada tiga hal. Pertama, dalam memenuhi kepentingan publik, media tetap harus melakukannya dengan cara yang legitimate, yaitu berada pada koridal legal dan bertanggungjawab. Kedua, kepentingan publik memiliki dimensi transenden dan futuristik, bahwa apa yang dilayani oleh media terhadap masyarakat saat ini juga penting untuk memperhatikan kepentingan publik di masamendatang. Ketiga, dalam pemenuhan kepentingan publik akan selalu terjadi ketegangan dan tarik menarik sekaligus kompromi-kompromi yang terjadi.

Ada dua dasar pembentukan kepentingan publik dalam pandangan Held (1970) yang dikutip McQuail (2005: 165), yaitu kepentingan publik berdasarkan suara mayoritas, dan berdasarkan satu kelompok atau ideologi dominan. Adapun wujud kepentingan publik sendiri, setidaknya dalam masyarakat demokrasi Barat, adalah kepentingan akan  kebebasan berpendapat, kepentingan akan adanya pluralitas kepemilikan media serta kepentingan akan terjaganya informasi, opini dan kebudayaan yang beragam.

Di samping melayani kepentingan publik, media massa juga berperan penting dalam pembentukan public sphere (ruang publik) – konsep yang akan sangat erat berkaitan dengan konsep civil society (masyarakat sipil, kerap diartikan juga sebagai masyarakat madani).

Ruang publik, dalam pengertian Habermas (1962), merujuk pada satu ruang yang menyediakan forum yang otonom dan terbuka bagi terjadinya perdebatan publik. Akses bagi ruang semacam itu haruslah bebas, dan di dalamnya dijamin adanya kebebasan untuk berpendapat, berkumpul dan berserikat. Ruang ini terletak di antara ‘basis’ dan ‘puncak’ masyarakat, dan di antara keduanya mertilah ada mediasi yang terjadi. Basis adalah ruang privat kehidupan individu, sedang puncak adalah lembaga politik yang ada di dalam masyarakat. Masyarakat sipil muncul sebagai persyaratan terjadinya keterbukan dan pluralitas itu.

Dalam versi Habermas, munculnya demokrasi berangkat dari ‘ruang publik versi pertama’ (sering juga disebut ruang publik borjuis) dalam bentuk saloon dan coffee house, di mana partisipasi politik aktif dari individu terjadi. Pada perkembangan selanjutnya, media massa kemudian menggantikan ruang publik tradisional itu. Dari penjelasan di atas, hubungan antara media massa dengan kepentingan umum, ruang publik dan masyarakat sipil menjadi jelas.

Daftar Pustaka

Altschull, J. Herbert. Agents of Power: The Role of the News Media in Human Affairs. New York: Longman, 1984.

Griffin, Em A.( 1991) A First Look at Communication Theory. New York: McGraw-Hill.

McLeod, Jack M., and Jay G. Blumler. “The Macrosocial Level of Communication Science.” Handbook of Communication Science. Ed. Charles R. Berger and Steven H. Chaffee. (1989) California: SAGE Publications,

McQuail, Denis (1987) Mass Communication Theory: An Introduction. London: SAGE Publications

Rogers, Everett M (1983) Diffusion of Innovations. New York: Free Press

Siebert, Frederick S., Theodore Peterson, and Wilbur Schramm (1963). Four Theories of the Press. Urbana: University of Illinois Press.

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: